 |
| Erick Komala, S.H., M.H. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur |
LintasPortal.com - Erick Komala, S.H., M.H., Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, menjadi juru bicara Fraksi PPP-PSI dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (7/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Erick menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi PPP-PSI terhadap Rancangan Perda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Perseroda).
Dalam pandangannya, Fraksi PPP-PSI menilai penyertaan modal daerah bukan sekadar keputusan investasi pemerintah, tetapi harus menjadi instrumen untuk menggerakkan perekonomian dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Erick menekankan pentingnya kehadiran PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Perseroda) dalam membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta BUMDes. Selama ini, keterbatasan jaminan atau agunan menjadi salah satu kendala utama masyarakat dalam mengakses pembiayaan perbankan.
“Dengan adanya lembaga penjamin kredit milik daerah, diharapkan penyaluran kredit produktif kepada usaha mikro dan kecil dapat semakin meningkat,” tegas Erick Komala, kader PSI sekaligus Sekretaris Fraksi.
 |
| Erick Komala, S.H., M.H Saat Membacakan Pandangan Akhir Fraksi Di Rapat Paripurna |
Menurutnya, peningkatan akses pembiayaan tidak berhenti pada aspek ekonomi semata. Kredit produktif yang semakin mudah diakses diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha, menciptakan lapangan kerja, sekaligus membantu menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Jawa Timur.
Erick, mewakili Fraksi PPP-PSI, menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. Namun, persetujuan itu disertai sejumlah catatan penting.
Salah satunya terkait usulan tambahan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar, yang akan dipenuhi secara bertahap pada 2027–2029. Erick menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus dibarengi tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan risiko kerugian bagi keuangan daerah.
Sebelum penyertaan modal direalisasikan, Fraksi PPP-PSI juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan adanya analisis kelayakan, analisis portofolio, analisis risiko, serta business plan yang komprehensif.
Bagi Fraksi PPP-PSI, setiap rupiah uang daerah yang disertakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penyertaan modal ini diharapkan tidak hanya memperkuat kinerja BUMD, tetapi juga memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Pada akhirnya, kebijakan tersebut harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Timur.
