 |
| Erick Komala, S.H., M.H. Anggota DPRD Jawa Timur |
LintasPortal.com - Fraksi PPP-PSI DPRD Jawa Timur menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp3,383 triliun. Menurut fraksi tersebut, besarnya anggaran yang tidak terserap menjadi tanda masih perlunya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Jawa Timur.
Juru Bicara Fraksi PPP-PSI, Erick Komala, S.H., M.H., menegaskan bahwa SiLPA dalam jumlah besar tidak selalu menunjukkan efisiensi. "SiLPA dalam jumlah besar bukanlah cerminan kehati-hatian maupun efisiensi semata, namun dapat pula mengindikasikan kelemahan dalam perencanaan program kegiatan dan penganggaran. Jangan biarkan uang tidur dan mengendap di bank!" tegasnya dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim.
Fraksi juga menyoroti rendahnya serapan anggaran di Dinas PU Bina Marga Jatim yang hanya mencapai 80,05 persen sehingga menyisakan lebih dari Rp316 miliar. Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan masih banyaknya jalan provinsi yang membutuhkan perbaikan dan belum memenuhi standar.
Erick Komala menyampaikan, "Hemat kami, rendahnya serapan anggaran ini bukan efisiensi, tetapi lebih sebagai kegagalan penyerapan pada pos paling kritis. Ini linear dengan masih adanya 48,35 persen jalan provinsi yang belum memenuhi standar lebar 7 meter, serta banyaknya ruas jalan provinsi yang sangat membutuhkan pemeliharaan."
Selain masalah serapan anggaran, Fraksi PPP-PSI meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengevaluasi kinerja BUMD yang merugi, mempercepat sertifikasi aset daerah, membentuk Satgas Penagihan Piutang, serta menghadirkan dashboard APBD yang dapat diakses masyarakat sebagai bentuk transparansi dan upaya pencegahan korupsi.
Fraksi juga menilai pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih belum merata karena investasi dan aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di kawasan Gerbangkertosusila. Mereka mendorong agar belanja modal lebih banyak diarahkan ke daerah Tapal Kuda, Madura, dan pesisir selatan untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
Menutup pandangannya, Erick Komala mengingatkan bahwa tujuan utama APBD adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Pemprov Jatim jangan hanya bangga dengan opini WTP, tapi banggalah kalau tidak ada lagi rakyat Jawa Timur yang menganggur dan tidur dalam kemiskinan. Itulah pertanggungjawaban sejati kita," pungkasnya. (*)
