 |
| Erick Komala Dengan Perwakilan Driver Online |
Menurutnya, perubahan ini harus direspons dengan kebijakan yang lebih berpihak. Pemerintah, kata Erick, tidak bisa lagi memandang ojol sebagai sektor informal yang luput dari perlindungan. Justru sebaliknya, kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk memastikan hak-hak para pengemudi terpenuhi secara layak.
Pernyataan tersebut disampaikannya pada 10 April 2026 di Surabaya dalam pertemuan dengan beberapa komunitas Ojol di Surabaya. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa kebutuhan hidup para pengemudi ojol bergantung penuh pada profesi ini, sehingga aspek kesejahteraan harus menjadi prioritas.
“Kebutuhan ojol ini bukan lagi pekerjaan musiman, namun jadi permanen. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir di sana dan ini harus didukung dengan baik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Erick juga menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai kurang berpihak kepada pengemudi ojol. Salah satunya adalah pelarangan penggunaan atribut seperti jaket ojol di area pusat perbelanjaan, yang notabene merupakan ruang publik. Kebijakan semacam ini dianggap dapat menghambat aktivitas kerja mereka.
Ia juga menyoroti persoalan pembatasan tarif bawah yang dinilai masih belum berpihak pada pengemudi. Menurutnya, penetapan tarif yang terlalu rendah berpotensi menekan pendapatan ojol, terutama di tengah meningkatnya biaya operasional seperti bahan bakar dan perawatan kendaraan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan tarif agar lebih adil dan mampu menjamin kelayakan penghasilan para pengemudi.
Selain itu, Erick menyinggung keterbatasan fasilitas pendukung bagi ojol, khususnya minimnya penyediaan tempat parkir khusus yang gratis di ruang-ruang publik. Padahal, dengan mobilitas tinggi dan intensitas kerja yang padat, keberadaan fasilitas parkir yang memadai menjadi kebutuhan mendesak bagi para pengemudi.
Dukungan terhadap Tuntutan Ojol
Menanggapi rencana aksi nasional pengemudi ojol pada 20 Mei serta berbagai tuntutan yang disuarakan oleh Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI), Erick Komala menyatakan dukungan penuh terhadap substansi tuntutan tersebut. Ia menilai, sejumlah poin yang diperjuangkan, mulai dari kenaikan tarif layanan penumpang sekitar 10 persen, kehadiran regulasi untuk layanan antar makanan dan barang, penerapan sistem tarif yang adil dan transparan, hingga dorongan lahirnya Undang-Undang Transportasi Online merupakan langkah konkret untuk memperbaiki ekosistem transportasi online di Indonesia.
Menurut Erick, tuntutan tersebut bukan hanya soal peningkatan pendapatan, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan, kepastian hukum, serta perlindungan kerja bagi para pengemudi. Ia menilai, sudah saatnya pemerintah dan DPR RI segera mengambil keputusan strategis dan tidak lagi menunda dengan alasan administratif.
“Substansi tuntutan teman-teman ojol ini sangat rasional dan berbasis kondisi di lapangan. Ini bukan sekadar aspirasi, tapi kebutuhan mendesak. Saya mendukung agar pemerintah segera merespons dan menindaklanjuti secara konkret,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa kehadiran regulasi yang komprehensif akan memberikan kepastian bagi semua pihak, baik pengemudi, aplikator, maupun masyarakat sebagai pengguna layanan. Tanpa regulasi yang jelas, potensi ketimpangan dan konflik akan terus berulang.
Anggota Komisi A itu berharap, ke depan akan lahir regulasi yang lebih adil dan inklusif bagi para pengemudi ojol. Dengan demikian, mereka tidak hanya diakui sebagai bagian penting dari ekosistem transportasi, tetapi juga memperoleh perlindungan serta kesejahteraan yang semestinya.
