 |
| Erick Komala, S.H., M.H. Anggota DPRD Jawa Timur |
LintasPortal.com - Pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur diperkirakan akan turun signifikan pada tahun 2026, mencapai sekitar Rp9 triliun dibanding realisasi tahun sebelumnya. Angka ini menjadi perhatian serius Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur yang menilai tren negatif tersebut sebagai sinyal bahaya bagi kondisi fiskal daerah.
Juru Bicara Banggar DPRD Jatim, Erick Komala, menjelaskan bahwa proyeksi pendapatan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 menunjukkan penurunan sebesar 7,9% dibanding APBD Perubahan 2025, atau sekitar Rp2,27 triliun.
Namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, penurunannya jauh lebih tajam, yakni mencapai Rp9,17 triliun atau sekitar 26%.
“Kalau kita lihat tren ini, kondisinya mirip dengan masa sebelum 2017. Bedanya, dulu ada pertumbuhan positif, sekarang justru penurunan yang cukup dalam,” ujar Erick.
Pendapatan Asli Daerah Ikut Tertekan
Selain pendapatan total, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami tekanan cukup berat.
Meski secara nominal naik sekitar 2,1% dibanding APBD Perubahan 2025, PAD justru turun sekitar Rp5,9 triliun atau 26% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024.
Erick menegaskan bahwa penurunan pendapatan ini tidak bisa dianggap biasa, sebab akan berpengaruh langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, pelayanan publik, serta program kesejahteraan masyarakat.
Banggar Dorong Reformasi Fiskal Jawa Timur
Menanggapi hal tersebut, Banggar DPRD Jatim mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera melakukan reformasi fiskal menyeluruh.
Menurut Erick, reformasi harus mencakup sisi struktur dan substansi pengelolaan keuangan agar lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi daerah.
“Kita tidak boleh hanya fokus pada angka, tapi juga perlu membenahi cara kita mengatur dan mengelola fiskal daerah. Harus ada perubahan nyata,” katanya.
Banggar juga menekankan pentingnya arah kebijakan fiskal yang berkeadilan dan berorientasi pada hasil, sehingga meski pendapatan menurun, kinerja pembangunan tetap bisa dirasakan masyarakat luas.
Perlu Kemandirian Fiskal yang Lebih Kuat
Dalam kesempatan itu, Banggar DPRD Jatim juga mengingatkan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal.
Pemerintah daerah diharapkan bisa lebih kreatif menggali potensi pendapatan baru, seperti pengembangan sektor ekonomi daerah, digitalisasi pajak, hingga peningkatan efisiensi belanja.
“Kalau tidak segera beradaptasi, kita bisa kehilangan momentum pembangunan yang sudah susah payah dibangun,” tutup Erick. (*)
