 |
| Foto: Kader PDIP di Surabaya mendirikan Posko Gotong Royong. (Ist) |
LintasPortal.com - Kader PDIP di Surabaya mendirikan Posko Gotong Royong sebagai wadah aspirasi warga sekaligus dukungan untuk Megawati Soekarnoputri menjelang Kongres VI PDI Perjuangan.
Salah satu posko tersebut berada di kawasan Kalilom Lor Gang Seruni, Kecamatan Kenjeran, yang diinisiasi oleh kader PDIP, Ning Anis Marsella.
Anis Marsella menegaskan, pendirian Posko Gotong Royong ini bukan sekadar kegiatan politik, tetapi murni untuk kepentingan sosial dan membantu warga sekitar. Di posko ini, warga dapat menyampaikan berbagai keluhan dan mendapatkan pendampingan atas persoalan yang mereka hadapi.
"Kami menerima keluhan ijazah ditahan, pendampingan berobat di rumah sakit menggunakan BPJS, usulan pembangunan, bahkan pendidikan bagi warga tidak mampu," kata Anis Marsella, Selasa (1/7/2025).
Selain sebagai wadah aspirasi, posko ini juga menjadi sarana kader PDIP untuk menanamkan semangat perjuangan Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri kepada masyarakat.
Kader PDIP Surabaya, Achmad Hidayat, mengajak seluruh kader dan masyarakat untuk terus memperkuat konsolidasi dan dukungan terhadap Megawati.
"Kita doakan dan dukung Ibu Megawati Soekarnoputri dikukuhkan kembali dalam Kongres Ke VI PDI Perjuangan untuk memimpin partai ini lima tahun mendatang. Kita harus siap dalam berbagai kondisi, mukti utowo mati nderek Megawati!"tegas Achmad.
Achmad juga mengajak masyarakat Surabaya untuk bersama-sama mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan dasar gratis, apalagi saat ini tengah berlangsung proses seleksi penerimaan murid baru (SPMB).
Ia menilai keberpihakan terhadap warga tidak mampu harus benar-benar diwujudkan melalui akses pendidikan yang layak.
"Di Kota Surabaya, kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi membuka peluang bagi warga untuk menerima pendidikan gratis di SD-SMP negeri. Untuk sekolah swasta, dialokasikan jalur afirmasi bagi warga tidak mampu, bahkan ada juga program kejar paket didukung kekuatan anggaran 20,96% dari APBD," ujar Achmad.
Menurutnya, kebijakan pendidikan yang diusung Wali Kota Eri Cahyadi dan Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono sejalan dengan amanat Pancasila, Konstitusi, dan Dasa Prasetya PDI Perjuangan, khususnya poin kelima yang berbunyi "Membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi rakyat". (*)
