 |
| Foto: Erick Thohir Menteri BUMN |
Hal ini disampaikan manajemen Garuda Indonesia dalam keterbukaan informasinya di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dalam keterangan tersebut, manajemen GIAA menyatakan, pembentukan PMO ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang mendera perusahaan.
"Dukungan pemerintah terhadap proses restrukturisasi Perseroan ditandai dengan telah dibentuknya PMO Restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk oleh Kementerian BUMN," tulis keterbukaan informasi tersebut, dikutip Kamis (10/6/2021).
Sejalan dengan itu, bersama dengan Kementerian juga saat ini Garuda tengah membahas empat opsi untuk penyelamatan perusahaan. Meski tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai empat opsi tersebut, manajemen Garuda menegaskan bahwa empat opsi tersebut merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemegang saham.
"Saat ini perseroan sedang melakukan diskusi dengan konsultan dan perseroan akan mengupayakan opsi terbaik yang akan dikaji dalam upaya pemulihan kinerja dan memastikan keberlangsungan usaha perseroan, yang melibatkan seluruh stakeholders dan persetujuan pemegang saham."
Sementara, hingga saat ini manajemen Garuda masih berfokus untuk memastikan keberlangsungan usaha melalui berbagai langkah strategis yang terus dijalankan secara berkesinambungan.
Beberapa langkah tersebut antara lain optimalisasi lini bisnis khususnya kargo dan carter, serta pengelolaan cost structure beban operasional baik melalui optimalisasi produktivitas armada, negosiasi bersama lessor, pengelolaan SDM serta restrukturisasi rute penerbangan sejalan dengan trend demand yang ada pada masa adaptasi kebiasaan baru ini.
Di samping itu, perusahaan telah mendapatkan dukungan pemerintah melalui penerbitan obligasi wajib konversi senilai Rp 8,5 triliun secara total. Obligasi ini diserap oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/SMI.
Perusahaan telah mencairkan dana tersebut senilai Rp 1 triliun pada 4 Februari 2021 dan telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran biaya bahan bakar kepada Pertamina.
Untuk pencairan berikutnya, terdapat beberapa persyaratan pencairan yang ditetapkan pemerintah dan harus dipenuhi, namun saat ini perusahaan masih belum bisa memenuhi persyaratan tersebut karena tekanan kinerja dan kondisi keuangan di awal 2021.
Selain itu, dukungan pendanaan melalui program kerja ekspor National Interest Account (NIA) senilai Rp 1 triliun dan diberlakukannya Kebijakan Stimulus Subsidi PJP2U pada komponen tarif tiket pesawat.
Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir bicara mengenai dua beban utama Garuda yang membuat kondisi perusahaan berdarah-darah. Hal ini diungkapkan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (3/6/2021).
"Secara garis besar kami meyakini bahwa memang salah satu masalah terbesar Garuda itu adalah lessor. Disitu ada 36 Lessor, yang memang harus petakan ulang mana yang sudah masuk kategori dan bekerja sama di kasus yang sudah dibuktikan koruptif," jelasnya dalam rapat.
Nanti Kementerian BUMN akan negosiasi keras kepada pihak lessor atau pihak yang disewa barangnya yang terlibat kasus korupsi sebelumnya. Namun Erick tidak menampik ada lessor yang tidak ikut dalam kasus itu, tapi dari hitungan penyewaan kemahalan karena kondisi perusahaan.
Sumber: CNBC INDONESIA
Dalam keterangan tersebut, manajemen GIAA menyatakan, pembentukan PMO ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang mendera perusahaan.
"Dukungan pemerintah terhadap proses restrukturisasi Perseroan ditandai dengan telah dibentuknya PMO Restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk oleh Kementerian BUMN," tulis keterbukaan informasi tersebut, dikutip Kamis (10/6/2021).
Sejalan dengan itu, bersama dengan Kementerian juga saat ini Garuda tengah membahas empat opsi untuk penyelamatan perusahaan. Meski tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai empat opsi tersebut, manajemen Garuda menegaskan bahwa empat opsi tersebut merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemegang saham.
"Saat ini perseroan sedang melakukan diskusi dengan konsultan dan perseroan akan mengupayakan opsi terbaik yang akan dikaji dalam upaya pemulihan kinerja dan memastikan keberlangsungan usaha perseroan, yang melibatkan seluruh stakeholders dan persetujuan pemegang saham."
Sementara, hingga saat ini manajemen Garuda masih berfokus untuk memastikan keberlangsungan usaha melalui berbagai langkah strategis yang terus dijalankan secara berkesinambungan.
Beberapa langkah tersebut antara lain optimalisasi lini bisnis khususnya kargo dan carter, serta pengelolaan cost structure beban operasional baik melalui optimalisasi produktivitas armada, negosiasi bersama lessor, pengelolaan SDM serta restrukturisasi rute penerbangan sejalan dengan trend demand yang ada pada masa adaptasi kebiasaan baru ini.
Di samping itu, perusahaan telah mendapatkan dukungan pemerintah melalui penerbitan obligasi wajib konversi senilai Rp 8,5 triliun secara total. Obligasi ini diserap oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/SMI.
Perusahaan telah mencairkan dana tersebut senilai Rp 1 triliun pada 4 Februari 2021 dan telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran biaya bahan bakar kepada Pertamina.
Untuk pencairan berikutnya, terdapat beberapa persyaratan pencairan yang ditetapkan pemerintah dan harus dipenuhi, namun saat ini perusahaan masih belum bisa memenuhi persyaratan tersebut karena tekanan kinerja dan kondisi keuangan di awal 2021.
Selain itu, dukungan pendanaan melalui program kerja ekspor National Interest Account (NIA) senilai Rp 1 triliun dan diberlakukannya Kebijakan Stimulus Subsidi PJP2U pada komponen tarif tiket pesawat.
Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir bicara mengenai dua beban utama Garuda yang membuat kondisi perusahaan berdarah-darah. Hal ini diungkapkan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (3/6/2021).
"Secara garis besar kami meyakini bahwa memang salah satu masalah terbesar Garuda itu adalah lessor. Disitu ada 36 Lessor, yang memang harus petakan ulang mana yang sudah masuk kategori dan bekerja sama di kasus yang sudah dibuktikan koruptif," jelasnya dalam rapat.
Nanti Kementerian BUMN akan negosiasi keras kepada pihak lessor atau pihak yang disewa barangnya yang terlibat kasus korupsi sebelumnya. Namun Erick tidak menampik ada lessor yang tidak ikut dalam kasus itu, tapi dari hitungan penyewaan kemahalan karena kondisi perusahaan.
Sumber: CNBC INDONESIA